PROBOLINGGO, Arus Berita - Ratusan mahasiswa dari PMII dan BEM Probolinggo menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (5/5) di depan Makodim 0820, Kantor Wali Kota, dan DPRD Kota Probolinggo. Aksi ini menyoroti kasus penyiraman aktivis HAM serta sejumlah kebijakan pemerintah daerah.
Di Makodim 0820, massa meminta kasus penyiraman diproses di peradilan sipil. Namun, perwakilan Kodim menegaskan perkara tetap ditangani peradilan militer sesuai aturan yang berlaku.
Mahasiswa juga mengkritik kebijakan Pemkot, seperti pemotongan honor guru ngaji dan pengurangan BOSDA yang berdampak pada guru swasta. Selain itu, mereka menyoroti pengadaan mobil dinas baru senilai sekitar Rp 2 miliar.
Wali Kota Aminuddin dan Wakil Wali Kota akhirnya menemui massa, namun situasi sempat memanas karena perbedaan sikap terkait dialog dan penandatanganan pakta integritas. Aksi berujung saling dorong antara massa dan aparat sebelum wali kota meninggalkan lokasi.
Pemerintah menyatakan telah menyiapkan forum dialog di dalam kantor, sementara mahasiswa tetap mendesak tuntutan mereka dikabulkan.
0 Comments