PROBOLINGGO, Arus Berita - Dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo bersama dengan Eksekutif pada senin (25/07) malam lalu, Banggar menyoroti tentang tidak terpenuhi nya pagu murid pada SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 8. Beberapa waktu lalu tercatat SMPN 6 kekurangan 32 siswa dan SMPN 8 kekurangan 54 siswa.
Diawali dengan pertanyaan salah satu anggota Banggar, Muchlas Kurniawan, "Kenapa SMPN 6 dan 8 masih kekurangan pagu murid? Ini harus di cari penyebabnya dan solusinya," ujarnya. Menurut Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Agus Litanta menyatakan bahwa terkadang pemikiran dari wali murid yang masih berfikir bahwa sekolah di tengah kota lebih baik daripada dipinggir kota.
"Walaupun kami sudah memberi soliasisasi tentang konsep kesetaraan antar sekolah, terkadang beberapa orang tua masih belum memahi dan masih berfikir bahwa sekolah ditengah kota masih lebih baik dari di daerah selatan. Pahadal kami sudah menyetarakannya dengan memberikan bantuan komputer pada semua sekolah. Termasuk rolling guru-guru," ujar Agus. "Tapi kami akan tetap terus mensosialisasikan agar pemerataan sekolah berdasarkan zonasi bisa maksimal," imbuhnya.
Menurut Mochamad Bebun, anggota Banggar, rolling guru, terutama kepala sekolah adalah penting untuk pemerataan murid sekolah. "Sebenarnya mudah. Dicoba guru di roling. Termasuk kepala sekolah dari SMP-SMP favorit di roling. Pasti nanti muridnya ngikut ke sekolah guru atau kepala sekolahnya itu," ujar Bebun yang juga merupakan anggota komisi II ini.
Pimpinan Rapat Banggar pada malam itu, Fernanda Zulkarnain, menambahkan bahwa ada point penting juga selain dengan yang ada didalam sekolah. "Sebenarnya, selain berkaitan dengan tenaga pendidik dan alat-alat pendukung yang ada didalam sekolah tersebut, juga perlu diperhatikan faktor eksternal nya. Contoh, ada wali murid yang tidak mau anaknya sekolah di sekolah tertentu karena kondisi di lingkungan menuju sekolah tersebut kurang baik," ujar Fernanda.
"Orang tua tidak berkenan karena lingkungan mau ke sekolah tertentu itu kalau malam, gelap karena kurangnya penerangan jalan. Kalau pas musim hujan, juga genangan banjir banyak dilingkungan tertentu," imbuhnya.
"Maka dari itu, menurut saya, untuk mensukseskan sistem zonasi pada sekolah-sekolah dibutuhkan kerja sama semua OPD. Tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan saja. Dinas PUPR membantu pembangunan atau perbaikan akses kesekolah tersebut. Dishub dan Kecamatan membantu penambahan atau perbaikan lampu jalan. Intinya, semua stakeholder termasuk Dinas lainnya harus bekerja sama dengan baik," ujar pemuda yang menjabat sebagai Ketua Partai Golkar ini. (SUL)
0 Comments